Rabu, 01 September 2021

Pengecoran Jalan Desa


Antusiasme Warga Dalam Kegiatan Pengecoran Jalan Desa

Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat


Situasi Pengecoran di Jalan Desa Dayeuhluhur

Masyarakat Desa Dayeuhluhur khusunya Dusun  Randegan Pengecoran jalan lingkar antar desa Sip 1  07 wib RT 27 dan 28 Sip 2  12,30 wib RT 39,30,32 telah melaksanakan kegiatan pengecoran jalan sepanjang 170 Meter , keadaan jalan sekarang ini sudah banyak yang berlubang sehingga perlu dilakukan pengecoran. Adapun anggaran yang digunakan untuk pengecoran ini berasal dari Dana Desa Tahap 2 Tahun 2021.


Sejak pagi masyarakat sudah berbondong-bondong mendatangi lokasi pengecoran, baik dari Dusun Randegan ataupun dari Dusun lainnya yang membantu. Masyarakat pun membawa alat-aat untuk pengecoran seperti cangkul, angkong dan sekop. Untuk pemakaian mesin cor kali ini akan menggunakan dua mesin mengingat jumlah masyarakat yang banyak dan juga agar pengecoran berjalan lebih cepat.

Warga yang datang membludak di luar perkiraan.

“Alhamdulillah masyarakat Desa Dayeuhluhur sangat antusias dalam bidang kegiatan pembangunan hal ini bisa dilihat dari melubernya warga yang datang dan semangat ini patut dipertahankan. bukan hanya tenaga masyarakat pun turut menyumbang berbagai makanan dan minuman alakadarnya guna menambah semangat para pekerja dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah,Kementrian Desa atas Dana Desa , dan kepada rekan-rekan Pendamping Desa karna selalu mendampingngi Desa” ucap Kepala Desa Dayeuhluhur ( Bpk. Mumu Rohman ), di sela-sela kegiatan pengecoran.

Bapak Mumu Rohman ,Kepala Desa Dayeuhluhur Kec.Jatinagara Kab.Ciamis Prov. Jawa Barat

Dengan pengecoran jalan ini diharapkan bisa bermanfaat bagi warga Desa Dayeuhluhur untuk menunjang berbagai kegiatan perekonomian warga dan arus mobilisasi barang.( Yusup_PD.P Kec.Jatinagara )


Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Minggu, 20 Juni 2021

TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT


TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Bersama Ketua TIM , Sekdes ,Pendamping Kecamatan 

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melakukan membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Pada kesempatan ini, di Kecamatan Jatinagara inspektorat melakukan audit di tiga desa yaitu :

1. Desa Cintanagara Tanggal 8-9 Juni 2021

2. Desa Mulyasari Tanggal 14-15 Juni 2021

3. Desa Dayeuhluhur Tanggal 16-17 Juni 2021


Fungsi Inspektorat Daerah:

  • Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  • Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya;
  • Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  • Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  • Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  • Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
  • Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  • Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  • Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.


Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.


Pemeriksaan Data Penyaluaran BLT DD Tahun 2020

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  • Pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
  • Pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
  • Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
  • Koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum.

Subbagian Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Subbagian Analisa dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  • Penginventarisasian hasil pengawasan;
  • Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  • Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  • Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
  • Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penataausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Subbagian Keuangan dan Perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  • Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  • Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
  • Pelaksanaan urusan perlengkapan;
  • Pelaksanaan urusan rumah tangga;
  • Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
  • Pelaksanaan perbendaharaan;
  • Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  • Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  • Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
  • Penggordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  • Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  • Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  • Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  • Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  • Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  • Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal.

Penyusunan laporan hasil pengawasan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Inspektorat,Kecamatan,Pendamping Desa,Desa,BPD

Kebersamaan Setelah Selesai Audit Penggunaan Dana Desa dan Bantuan Keuangan Tahun 2020 , dan audit berjalan dengan lancar serta menunggu hasil audit dari pihak inspektorat.


Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Kamis, 01 April 2021

Rapat Kordinasi Stunting


Dedi Sutardi ( Ta PMD ),Yanyan Kautsar ( Ta PSD ),Aas Hasan Basri ( Ta ED )

Ciamis (Kordinator PDP Kecamatan Jatinagara )– P3MD Kabupaten Ciamis menggelar Rakor tentang Stunting, Kamis (1/4).

Tenaga Ahli Pelayanan Sosial dasar ( TAPSD ) Yanyan mengatakan, bimtek tersebut melibatkan TA PMD Dedi Sutardi, TA ED Aas ,Kordinator pendamping desa dan KPM serta DPMD Kabupaten Ciamis, berbagai unsur lainnya.

Menurutnya, sesuai instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, hal ini dilakukan untuk memastikan program stunting dilakukan secara tepat berdasarkan kebutuhan masing-masing desa.


Mengacu pada :

a. PMK No.205.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa,sebagaimana beberapa kali diubah dengan PMK no.156/PMK.07/2020.bahwa pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa.

b.PMK 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yg menyatakan bahwa penyampaian Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting tingkat desa bersifat wajib dan merupakan salah satu persyaratan penyaluran dana desa Tahun Anggaran 2021 dst...

c.Hasil analisis data (village score cards) berbasis OMSPAN.Desember 2020 diperoleh gambaran:

1.53 kab/kota locus stunting 2020 atau 22,65% telah memenuhi ketentuan bahwa lbh besar atau sama dgn 70% populasi desa di kab/kota tsb.telah menyampaikan (village scorecards).

2.Belum terdapat kab/kota peioritas stunting thn 2019 yg memenuhi ketentuan minimal 80% populasi desanya melaporkan kenaikan konvergensi desa di thn 2020 sebesar minimal 20% dari capaian tahun sebelumnya.

“Kata TA PSD, implementasi Stunting desa diawali dengan adanya data valid, akurat, berkesinambungan, dan update di tiap desa,” ujarnya.

Selain itu, desa diminta untuk membentuk relawan desa terkait pemutakhiran data desa berbasis aplikasi.

“Sebenarnya ini (pemutakhiran data,-red) tidak sulit. Karena sudah dilakukan uji coba. Apalagi dibantu oleh DPMD dan pendamping desa, kita tinggal menyiapkan operator untuk dilatih,” ujarnya.

Sementara itu, TA PMD menyebutkan, pemutakhiran data berbasis Stunting Desa tersebut akan memberikan gambaran riil terkait kondisi desa dan masyarakat desa.

Tak tanggung-tanggung, pemutakhiran data desa akan dilakukan secara by name by address.

“Nanti akan kelihatan posisi stunting di desa X misalnya. Karena yang kita data keluarga dan data warga. Maka kita bicara by name by address. Karena tidak mungkin kita bicara wilayah mikro kalau datanya tidak begitu,” ujarnya

menambahkan, arah kebijakan Stunting Desa dilakukan untuk mempermudah kepala desa dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemberdayaan peningkatan gizi masyarakat.

Menurutnya, Stunting Desa akan memandu kepala desa untuk melakukan pemberdayaan bukan berdasarkan keinginan masyarakat atau segelintir tokoh semata, melainkan juga berdasarkan kebutuhan riil masyarakat desa untuk memperbaiki gizi .

“TA-PSD ini tugasnya berat. Karena urusan stunting ya tanggung jawab kepala desa, kemiskinan yang ada di desa, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat bebannya sangat tinggi, maka diberikan satu arahan yakni Stunting Desa,” ( yusup PD P )

Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Selasa, 16 Maret 2021

Rapat Koordinasi Penyediaan Anggaran Pada APB Desa Untuk Posko Desa Dan PPKM Mikro Dikecamatan Jatinagara.

Rapat Koordinasi Penyediaan Anggaran Pada APB Desa Untuk Posko Desa Dan PPKM Mikro Dikecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.

Bertempat Ruang Rapat Kantor Camat Jatinagara telah di laksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyediaan Anggaran pada APD Desa untuk Posko Desa PPKM berskala Mikro.

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Jatinagara,Sekmat Jatinagara,Kasi Pemerintahan,Kasi Pemberdayaan,Sekdes dan Operator Siskeudes Kecamatan Jatinagara.


Camat Jatinagara menyampaiakan dalam tahap penganggaran harus sesuai dengan aturan.

Perlu juga diketahui untuk antisipasi Penanganan Covid19 yang dilakukan setiap hari oleh tim gabungan yustisi kecamatan Jatinagara ke desa-desa diharapkan kepada Kepala Desa, Satgas gotong royong desa adat dan dinas harus bersinergi agar selalu menghimbau kepada warga agar selalu mematuhi prokes covid19 supaya pada saat dilaksanakan yustisi dari tim gabungan kecamatan maupun kabupaten tidak terjaring razia.

Sesuai dengan Intruksi Menteri Desa,Mentri Keuangan ,Mentri Dalam Negeri,Gubernur,Bupati dan Camat tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan covid19 di tingkat desa untuk pengendalian penyebarannya ,serta berdasarkan hasil Rakor satuan tugas penanganan covid19.

Sehubungan dengan poin 1 dan2 kepada pemdes dalam refokusing anggaran pada APB Desa sebesar paling sedikit 8 % dari pagu dana desa setiap desa untuk penandaan kegiatan penanganan pandemi covid19 yang merupakan kewenangan desa , agar dipastikan untuk menyediakan anggaran pada output kegiatan penyiapan perawatan ruang isolasi dan untuk penyediaan tempat isolasi desa apabila ada warga masyarakat desa yang terpapar covid19 dengan menggunakan anggaran pada APB Desa agar berkoordinasi dengan Camat/Satgas penanganan Covid19 kecamatan masing-masing.

Apabila ada pengalokasian anggaran untuk honor/upah Satgas Penanganan Covid19 Desa dan Tim Posko Desa PPKM Mikro agar dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tidak double penerimaannya. Pemerintahan desa segara melaporkan progres pelaksanaan refokusing anggaran pada APBDesa untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tersebut kepada Bupati c.q Kepala Dinas PMD Kab. Ciamis dan tembusan ke Insfektur Kab.Ciamis serta P3MD Kab.Ciamis.

Diposting oleh di 2 komentar:

Jumat, 12 Maret 2021

Sensus Penduduk Partisipatif Total

PENGUMUMAN

Dalam rangka melaksanakan program kementerian desa Republik Indonesia, dengan kegiatan pendataan atau sensus penduduk secara menyeluruh dari semua aspek kehidupan masyarakat, di beritahukan kepada seluruh warga Desa  Cintanagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat ,bahwa dalam rangka melaksanakan program kegiatan tersebut Pemerintah Desa Cintanagara bersama tim relawan pendataan yang juga akan di bantu dan di dampingngi oleh Pendamping Desa Pemberdayaan , yang ada di desa kita saat ini dalam rangka On The Job Training (OJT),dimohon kepada seluruh warga untuk turut serta mengikuti,dan membantu pelaksanaan pendataan tersebut.

Sensus atau pendataan di laksanakan secara door to door dari setiap wilayah RT dengan pembagian tim kerja setiap RT,pada waktu pelaksaan nya tim pendata akan mengunjungi dari satu rumah kerumah lain nya dan akan mengkonfirmasi sebelum pendataan agar waktu pelaksaan menjadi efektif sehingga ketika tim pendata datang langsung bertemu setiap keluarga yang sudah di jadwalkan,target pendataan setiap tim adalah minimal 5-10 rumah setiap hari kerja,karena kegiatan ini akan memakan waktu dan tenaga yang lama maka di harap kepada setiap keluarga untuk ikut serta membantu dengan cara meluangkan waktu nya sehari agar tidak bepergian jauh jika sudah di jadwalkan pertemuan oleh tim pendata.

adapun yang akan di tanyakan oleh tim pendata adalah seperti yang ada di bawah ini,mohon untuk di baca,di perhatikan dan di siapkan sebagaimana pertanyaan berikut:

https://drive.google.com/file/d/1pxtOu3dwf7-PaMxgHRfNOHwX6rfjTfcN/view?ths=true

Peran serta semua pihak terutama masyarakat yang baik dan saling bantu membantu, mudah-mudahan menjadikan desa kita lebih maju dan lebih tertata.


 

Diposting oleh di 2 komentar:

Rabu, 10 Maret 2021

Pemutakhiran Data SDGs dan IDM

 

 Pemutakhiran Data SDGs dan IDM


Pemutakhiran IDM 2021 juga berbasis SDGs Desa. Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah pemutakhiran data IDM yang lebih detil lagi, lebih mikro, sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak. Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga.

Pihak yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data SDGs Desa ialah Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Dengan merujuk pada Permendesa PDTT No 21/2020, Pokja Relawan Pendataan Desa ini mencakup:

  1. Pembina : Kepala Desa
  2. Ketua : Sekretaris Desa
  3. Sekretaris: Kasi Pemerintahan Desa
  4. Anggota :
    1. Unsur Perangkat Desa
    2. Ketua RW
    3. Ketua RT
    4. Unsur Karang Taruna
    5. Unsur PKK
    6. Unsur masyarakat lainnya yang bersedia menjadi relawan pendata
  5. Mitra :
    1. Pendamping Desa
    2. Babinsa
    3. Babinkamtibmas
    4. Mahasiswa yang berada di Desa

Peran Kepala Desa

Pemimpin yang disegani serta memiliki wewenang besar di desa ialah kepala desa. Kepala desa juga memiliki tanggng jawab yang besar dalam pembangunan desa, untuk membawa desanya lebih maju. Pembangunan diarahkan untuk mendayagunakan potensi desa, atau mengatasi masalah desa. Untuk itulah dibutuhkan data yang valid, lengkap, dan berkelanjutan.

Pada titik inilah kepala desa berperan penting dalam memimpin proses pemutakhiran data SDGs Desa. Tugas kepala desa dalam hal ini ialah:

  1. Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dalam surat keputusan kepala desa.
  2. Menggunakan dana desa atau sumber pendapatan lain dalam APB Desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa
  3. memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran SDGs Desa
  4. Melaksanakan musdes penetapan hasil pemutakhiran data SDGs Desa

Peran Sekretaris Desa

            Sekretaris Desa berperan:

  1. Sebagai pimpinan pada level desa yang pengelolaan proses teknis pemutakhiran data SDGs Desa
  2. Setiap hari  memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa
  3. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa (by name by address atau BNBA), mencakup data:
    1. Warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak-anak (di bawah 15 tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di desa setempat
    2. Akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat
    3. Warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat, pelatihan tenaga kerja
    4. Data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
  4. Bersama-sama pendata mengisikan data BNBA tersebut ke dalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing. Ini adalah pengisian data yang tidak membutuhkan wawancara dengan keluarga dan warga tersebut, karena datanya telah ada di lembaga yang bersangkutan.
  5. Melatih pendata, dan memastikan pendata siap untuk mengumpulkan data lapangan
  6. Menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus rukun tetangga, serta lokasi Rukun Tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa
  7. Memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan
  8. Melakuan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata
  9. Berhubungan dengan dengan Kementerian Desa PDTT, baik melalui pendamping desa maupun melalui Tim Sapa Desa, untuk melaporkan hasil kegiatan maupun dalam menyelesaikan masalah
  10. Menyelesaikan pengisian aplikasi seluruh kuesioner SDGs Desa
  11. Menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses pemutakhiran data desa untuk mencek akhir hasil data SDGs Desa

Peran Pendata dari Relawan Pemutakhiran Data

Pendata bertugas:

  1. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa yang bisa dilaksanakan secara daring (on line) melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan
  2. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa:
    1. Pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa
    2. Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga
    3. Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
  3. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa
  4. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya
  5. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pendata:

  1. Mendownload aplikasi pendataan SDGs Desa baik untuk komputer maupun untuk telepon pintar (smartphone).
  2. Menjaga telepon pintar dan komputer
    1. Tidak boleh merusak telepon pintar dan komputer
    2. Tidak boleh meletakkan barang-barang yang dapat merusak telepon pintar dan komputer
    3. Menjaga kerahasiaan data dalam telepon pintar dan komputer
  3. Pemutakhiran data SDGs Desa dilakukan untuk seluruh kuesioner
    1. Tidak melewatkan kuesioner desa
    2. Tidak melewatkan kuesioner Rukun Tetangga
    3. Tidak boleh melewatkan satu pun keluarga di desa yang menjadi tanggung jawab pengisian kuesioner enumerator
    4. Tidak boleh melewatkan satu pun wawancara dnegan warga desa yang  menjadi tanggung jawab pengisian kuesioner enumerator
  4. Dalam wawancara dengan keluarga dan warga:
    1. Perhatikan definisi operasional berikut:
      1. Keluarga: masuk dalam Kartu Keluarga; ini yang digunakan dalam aplikasi kuesioner keluarga
      2. Rumah tangga: makan dari satu dapur; contohnya, jika ada anak kuliah yang kost maka keluarganya sesuai KK, sedangkan rumah tangganya ialah menurut sumber makan pagi, siang, dan malam di rumah manakah.
    2. Tidak boleh hanya sekali mengunjungi keluarga atau warga yang wawancaranya belum lengkap dan benar, atau responden sulit ditemui
    3. Tidak boleh memilih waktu sembarangan dan ceroboh untuk kunjungan ulang. Pilih waktu terbaik saat responden dapat ditemui dan diwawancarai.
    4. Tidak boleh mengisi sendiri aplikasi Pendataan SDGs Desa dengan dugaan, atau perkiraan, atau pengetahuan enumerator. Seluruh pertanyaan pada kuesioner (kecuali ada perintah untuk pengamatan) harus ditanyakan kepada responden.
    5. Tidak boleh menyebutkan sebagian saja dari kuesioner, karena dapat mengakibatkan jawaban tidak lengkap

Peran Pendamping Desa

Pendamping desa berperan:

  1. Menjelaskan proses pemutakhiran data SDGs Desa
  2. Melakukan monitoring terhadap seluruh proses pemutakhiran data SDGs Desa
  3. Memecahkan masalah lapangan, dan jika diperlukan dapat berkonsultasi dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
  4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Aparat pemerintah kabupaten/kota berperan:

  1. Memonitor jalannya proses pemutakhiran data SDGs Desa
  2. Memonitor rekapitulasi proses dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa pada level kecamatan dan kabupaten/kota
  3. Memberikan arahan untuk mempercepat dan memperlancar jalannya pemutakhiran data SDGs Desa
  4. Memberikan dukungan dan penyelesaian masalah dalam proses pemutakhiran data SDGs Desa

Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

Aparat pemerintah kabupaten/kota berperan:

  1. Memonitor jalannya proses pemutakhiran data SDGs Desa
  2. Memonitor rekapitulasi proses dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa pada level kecamatan dan kabupaten/kota
  3. Memberikan arahan untuk mempercepat dan memperlancar jalannya pemutakhiran data SDGs Desa
  4. Memberikan dukungan dan penyelesaian masalah dalam proses pemutakhiran data SDGs Desa

Peran Pemerintah Provinsi

Aparat pemerintah provinsi berperan:

  1.  Memonitor jalannya proses pemutakhiran data SDGs Desa
  2. Memonitor rekapitulasi proses dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa pada level provinsi
  3. Memberikan dukungan untuk mempercepat dan memperlancar, maupun penyelesaian masalah selama proses pemutakhiran data SDGs Desa

Peran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berperan:

  1. Menyediakan Sistem Informasi Desa yang di dalamnya mencakup aplikasi pendataan SDGs Desa, penyimpanan data, pengolahan dan analisis data, penyusunan rekomendasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai SDGs Desa
  2. Menyediakan bahan dan alat pelatihan pendataan SDGs Desa bagi pendamping dan Pokja Relawan Pendataan Desa
  3. Mengelola data SDGs Desa pada level nasional

Jangka Waktu Pelaksanaan

Pemutakhiran data SDGs Desa 2021 dilaksanakan mulai  tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021

Latihan Pendataan SDGs Desa

Pelatihan secara daring (online) dilaksanakan melalui laman  Akademi Desa 4.0. Penjelasan juga bisa diperoleh dengan menghubungi tim Sapa Desa, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Metode dan Instrumen Pemutakhiran Data

Sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 21/2020, data SDGs Desa adalah milik desa, sehingga pendataan SDGs Desa dilaksanakan dengan metode sensus partisipatoris. Artinya, data dikumpulkan dari informasi di dalam desa, dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Pokja Relawan Pendataan Desa, serta untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masing-masing desa sendiri. Dimensi partisipatoris meningkatkan validitas data SDGs Desa. Adapun dimensi sensus artinya mengambil data seluruh wilayah desa dan RT, serta mengumpulkan data dari seluruh keluarga dan warga desa.

Secara rinci instrumen yang digunakan sebagai berikut

  1. Pendataan pada level desa, dengan instrumen kuesioner desa, dengan pendata perangkat desa yang mengisi kuesioner sesuai keadaannya.
  2. Pendataan pada level rukun tetangga (RT), dengan instrumen kuesioner rukun tetangga (RT), dengan pendata Ketua RT yang mengisi kuesioner sesuai keadaannya.
  3. Pendataan pada level keluarga, dengan instrumen kuesioner keluarga, dengan pendata anggota Pokja Relawan Pendata Desa, yang menanyakan kepada keluarga pada satu RT
  4. Pendataan pada level warga, dengan instrumen kuesioner warga, dengan pendata anggota Pokja Relawan Pendata Desa, yang menanyakan kepada anggota keluarga pada satu RT

Proses Pendataan SDGs Desa

Proses pendataan SDGs desa melalui tahapan sebagai berikut:

  1. Kepala desa menerbitkan Surat Keputusan Pokja Pendataan Desa.
  2. Untuk mendapatkan username dan password aplikasi android input SDGs Desa, maka Kepala desa menyerahkan daftar Pokja Pendataan Desa dalam bentuk MS Excel (Download Format MS Excel Pokja Pendataan Desa yang disampaikan ke pendamping desa) kepada pendamping lokal desa, yang secara berjenjang menyampaikan kepada pendamping desa, koordinator tenaga ahli kabupaten/kota, coordinator tenaga ahli provinsi, yang kemudian mengirimkan ke email pusdatin@kemendesa.go.id.
  3. Sekretaris desa menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus rukun tetangga, serta lokasi Rukun Tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa
  4. Sekretaris Desa menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa (by name by address atau BNBA) untuk data-data berikut:
    1. Data dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes, Posyandu, dalam waktu setahun terakhir, tentang:
      1. Warga desa yang sakit menurut jenis penyakit
      2. warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana
      3. stunting pada bayi, balita, dan anak-anak (di bawah 15 tahun)
    2. Data dari PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat atau sekitarnya, tentang:
      1. akreditasi sekolah
      2. jumlah murid
      3. jumlah guru
    3. Data warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat dalam setahun terakhir
      1. Data warga yang turut serta dalam pelatihan tenaga kerja dalam waktu setahun terakhir
      2. Data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam waktu setahun terakhir
  5. Seluruh Pokja Relawan Pendataan Desa melakukan pelatihan secara daring (online) pada laman  Akademi Desa 4.0. Pelatihan mandiri dapat dilakukan secara luring (offline) bersama pendamping desa.
  6. Seluruh Pokja Relawan Pendataan Desa mendownload aplikasi Pendataan SDGs Desa pada Google Playstore dengan nama Pendataan SDGs Desa. Jika saat ini menggunakan HP atau telepon genggam maka bisa langsung klik berikut dan menggunakan https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kemendes.survey. Jika saat ini menggunakan komputer maka tautan disediakan paling bawah dari halaman ini; jangan lupa, dengan cara ini maka file aplikasi (APK) masih harus dikirim ke HP untuk bisa digunakan.
  7. Pendata memasukkan username dan password ke dalam aplikasi Pendataan SDGs Desa. Ijinkan aplikasi untuk menjalankan fungsi memotret dan mendata lokasi, karena hal ini akan digunakan dalam pendataan selanjutnya.
  8. Seluruh pendata mengisikan data BNBA pada nomor 3 di atas ke dalam aplikasi kuesioner keluarga dan warga masing-masing. Ini adalah pengisian data yang tidak membutuhkan wawancara dengan keluarga dan warga tersebut, karena datanya telah ada di lembaga yang bersangkutan.
  9. Pendata dari unsur perangkat desa mengisi aplikasi kuesioner desa
  10. Ketua Rukun Tetangga mengisi aplikasi kuesioner Rukun Tetangga
  11. Pendata di tiap RT mewawancarai keluarga untuk mengisi aplikasi kuesioner keluarga dan warga
  12. Dalam kondisi tidak ada sinyal internet, aplikasi Pendataan SDGs Desa tetap bisa dijalankan, dan begitu ada sinyal internet maka otomatis terhubung server Sistem Informasi Desa. Jadi, jika digunakan secara offline, maka untuk upload data perlu dijalankan di lokasi yang terdapat sinyal internet.
  13. Desa dapat memulai dengan mengisi kuesioner yag dicetak/dikopi, namun kemudian tetap harus memasukkan ke dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa.
  14. Minimal seminggu sekali seluruh Pokja Pendataan Desa bertemu bersama untuk mencek, memvalidasi, memverifikasi, dan mengoreksi kesalahan pengisian data
  15. Memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan
  16. Melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata, sampai seluruh seluruh keluarga dan warga terdata, seluruh Rukun Tetangga terdata, dan data desa terisi
  17. Kepala desa melakukan pertemuan di desa untuk menetapkan data hasil SDGs Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Data SDGs Desa.

Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara elektronik oleh Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Hasil pengolahan dan data SDGs Desa dapat dilihat oleh pemerintah desa secara detil, dan rekapnya dapat dilihat oleh pemerintah daerah pada level kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, serta masyarakat pada umumnya.

Rekomendasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengolahan lebih lanjut dalam Sistem Informasi Desa menghasilkan rekomendasi perbaikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dalam SDGs Desa.

Pendanaan

Sesuai dengan Permendesa Nomor 21/2020, seluruh proses pendataan SDGs Desa didanai oleh Dana Desa, dan dapat diperluas dengan sumber-sumber pendanaan yang sah.

Jika saat ini menggunakan komputer, silakan klik tautan pengunduhan aplikasi mobile android untuk melakukan penginputan data SDGs Desa

Pemutakhiran IDM 2021 juga berbasis SDGs Desa. Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah pemutakhiran data IDM yang lebih detil lagi, lebih mikro, sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak. Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga.


Pihak yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data SDGs Desa ialah Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Dengan merujuk pada Permendesa PDTT No 21/2020, Pokja Relawan Pendataan Desa ini mencakup:

  1. Pembina : Kepala Desa
  2. Ketua : Sekretaris Desa
  3. Sekretaris: Kasi Pemerintahan Desa
  4. Anggota :
    1. Unsur Perangkat Desa
    2. Ketua RW
    3. Ketua RT
    4. Unsur Karang Taruna
    5. Unsur PKK
    6. Unsur masyarakat lainnya yang bersedia menjadi relawan pendata
  5. Mitra :
    1. Pendamping Desa
    2. Babinsa
    3. Babinkamtibmas
    4. Mahasiswa yang berada di Desa

Peran Kepala Desa

Pemimpin yang disegani serta memiliki wewenang besar di desa ialah kepala desa. Kepala desa juga memiliki tanggng jawab yang besar dalam pembangunan desa, untuk membawa desanya lebih maju. Pembangunan diarahkan untuk mendayagunakan potensi desa, atau mengatasi masalah desa. Untuk itulah dibutuhkan data yang valid, lengkap, dan berkelanjutan.

Pada titik inilah kepala desa berperan penting dalam memimpin proses pemutakhiran data SDGs Desa. Tugas kepala desa dalam hal ini ialah:

  1. Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dalam surat keputusan kepala desa.
  2. Menggunakan dana desa atau sumber pendapatan lain dalam APB Desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa
  3. memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran SDGs Desa
  4. Melaksanakan musdes penetapan hasil pemutakhiran data SDGs Desa

Peran Sekretaris Desa

            Sekretaris Desa berperan:

  1. Sebagai pimpinan pada level desa yang pengelolaan proses teknis pemutakhiran data SDGs Desa
  2. Setiap hari  memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa
  3. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa (by name by address atau BNBA), mencakup data:
    1. Warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak-anak (di bawah 15 tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di desa setempat
    2. Akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat
    3. Warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat, pelatihan tenaga kerja
    4. Data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
  4. Bersama-sama pendata mengisikan data BNBA tersebut ke dalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing. Ini adalah pengisian data yang tidak membutuhkan wawancara dengan keluarga dan warga tersebut, karena datanya telah ada di lembaga yang bersangkutan.
  5. Melatih pendata, dan memastikan pendata siap untuk mengumpulkan data lapangan
  6. Menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus rukun tetangga, serta lokasi Rukun Tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa
  7. Memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan
  8. Melakuan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata
  9. Berhubungan dengan dengan Kementerian Desa PDTT, baik melalui pendamping desa maupun melalui Tim Sapa Desa, untuk melaporkan hasil kegiatan maupun dalam menyelesaikan masalah
  10. Menyelesaikan pengisian aplikasi seluruh kuesioner SDGs Desa
  11. Menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses pemutakhiran data desa untuk mencek akhir hasil data SDGs Desa

Peran Pendata dari Relawan Pemutakhiran Data

Pendata bertugas:

  1. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa yang bisa dilaksanakan secara daring (on line) melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan
  2. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa:
    1. Pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa
    2. Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga
    3. Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
  3. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa
  4. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya
  5. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pendata:

  1. Mendownload aplikasi pendataan SDGs Desa baik untuk komputer maupun untuk telepon pintar (smartphone).
  2. Menjaga telepon pintar dan komputer
    1. Tidak boleh merusak telepon pintar dan komputer
    2. Tidak boleh meletakkan barang-barang yang dapat merusak telepon pintar dan komputer
    3. Menjaga kerahasiaan data dalam telepon pintar dan komputer
  3. Pemutakhiran data SDGs Desa dilakukan untuk seluruh kuesioner
    1. Tidak melewatkan kuesioner desa
    2. Tidak melewatkan kuesioner Rukun Tetangga
    3. Tidak boleh melewatkan satu pun keluarga di desa yang menjadi tanggung jawab pengisian kuesioner enumerator
    4. Tidak boleh melewatkan satu pun wawancara dnegan warga desa yang  menjadi tanggung jawab pengisian kuesioner enumerator
  4. Dalam wawancara dengan keluarga dan warga:
    1. Perhatikan definisi operasional berikut:
      1. Keluarga: masuk dalam Kartu Keluarga; ini yang digunakan dalam aplikasi kuesioner keluarga
      2. Rumah tangga: makan dari satu dapur; contohnya, jika ada anak kuliah yang kost maka keluarganya sesuai KK, sedangkan rumah tangganya ialah menurut sumber makan pagi, siang, dan malam di rumah manakah.
    2. Tidak boleh hanya sekali mengunjungi keluarga atau warga yang wawancaranya belum lengkap dan benar, atau responden sulit ditemui
    3. Tidak boleh memilih waktu sembarangan dan ceroboh untuk kunjungan ulang. Pilih waktu terbaik saat responden dapat ditemui dan diwawancarai.
    4. Tidak boleh mengisi sendiri aplikasi Pendataan SDGs Desa dengan dugaan, atau perkiraan, atau pengetahuan enumerator. Seluruh pertanyaan pada kuesioner (kecuali ada perintah untuk pengamatan) harus ditanyakan kepada responden.
    5. Tidak boleh menyebutkan sebagian saja dari kuesioner, karena dapat mengakibatkan jawaban tidak lengkap

Peran Pendamping Desa

Pendamping desa berperan:

  1. Menjelaskan proses pemutakhiran data SDGs Desa
  2. Melakukan monitoring terhadap seluruh proses pemutakhiran data SDGs Desa
  3. Memecahkan masalah lapangan, dan jika diperlukan dapat berkonsultasi dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
  4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Aparat pemerintah kabupaten/kota berperan:

  1. Memonitor jalannya proses pemutakhiran data SDGs Desa
  2. Memonitor rekapitulasi proses dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa pada level kecamatan dan kabupaten/kota
  3. Memberikan arahan untuk mempercepat dan memperlancar jalannya pemutakhiran data SDGs Desa
  4. Memberikan dukungan dan penyelesaian masalah dalam proses pemutakhiran data SDGs Desa

Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

Aparat pemerintah kabupaten/kota berperan:

  1. Memonitor jalannya proses pemutakhiran data SDGs Desa
  2. Memonitor rekapitulasi proses dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa pada level kecamatan dan kabupaten/kota
  3. Memberikan arahan untuk mempercepat dan memperlancar jalannya pemutakhiran data SDGs Desa
  4. Memberikan dukungan dan penyelesaian masalah dalam proses pemutakhiran data SDGs Desa

Peran Pemerintah Provinsi

Aparat pemerintah provinsi berperan:

  1.  Memonitor jalannya proses pemutakhiran data SDGs Desa
  2. Memonitor rekapitulasi proses dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa pada level provinsi
  3. Memberikan dukungan untuk mempercepat dan memperlancar, maupun penyelesaian masalah selama proses pemutakhiran data SDGs Desa

Peran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berperan:

  1. Menyediakan Sistem Informasi Desa yang di dalamnya mencakup aplikasi pendataan SDGs Desa, penyimpanan data, pengolahan dan analisis data, penyusunan rekomendasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai SDGs Desa
  2. Menyediakan bahan dan alat pelatihan pendataan SDGs Desa bagi pendamping dan Pokja Relawan Pendataan Desa
  3. Mengelola data SDGs Desa pada level nasional

Jangka Waktu Pelaksanaan

Pemutakhiran data SDGs Desa 2021 dilaksanakan mulai  tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021

Latihan Pendataan SDGs Desa

Pelatihan secara daring (online) dilaksanakan melalui laman  Akademi Desa 4.0. Penjelasan juga bisa diperoleh dengan menghubungi tim Sapa Desa, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Metode dan Instrumen Pemutakhiran Data

Sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 21/2020, data SDGs Desa adalah milik desa, sehingga pendataan SDGs Desa dilaksanakan dengan metode sensus partisipatoris. Artinya, data dikumpulkan dari informasi di dalam desa, dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Pokja Relawan Pendataan Desa, serta untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masing-masing desa sendiri. Dimensi partisipatoris meningkatkan validitas data SDGs Desa. Adapun dimensi sensus artinya mengambil data seluruh wilayah desa dan RT, serta mengumpulkan data dari seluruh keluarga dan warga desa.

Secara rinci instrumen yang digunakan sebagai berikut

  1. Pendataan pada level desa, dengan instrumen kuesioner desa, dengan pendata perangkat desa yang mengisi kuesioner sesuai keadaannya.
  2. Pendataan pada level rukun tetangga (RT), dengan instrumen kuesioner rukun tetangga (RT), dengan pendata Ketua RT yang mengisi kuesioner sesuai keadaannya.
  3. Pendataan pada level keluarga, dengan instrumen kuesioner keluarga, dengan pendata anggota Pokja Relawan Pendata Desa, yang menanyakan kepada keluarga pada satu RT
  4. Pendataan pada level warga, dengan instrumen kuesioner warga, dengan pendata anggota Pokja Relawan Pendata Desa, yang menanyakan kepada anggota keluarga pada satu RT

Proses Pendataan SDGs Desa

Proses pendataan SDGs desa melalui tahapan sebagai berikut:

  1. Kepala desa menerbitkan Surat Keputusan Pokja Pendataan Desa.
  2. Untuk mendapatkan username dan password aplikasi android input SDGs Desa, maka Kepala desa menyerahkan daftar Pokja Pendataan Desa dalam bentuk MS Excel (Download Format MS Excel Pokja Pendataan Desa yang disampaikan ke pendamping desa) kepada pendamping lokal desa, yang secara berjenjang menyampaikan kepada pendamping desa, koordinator tenaga ahli kabupaten/kota, coordinator tenaga ahli provinsi, yang kemudian mengirimkan ke email pusdatin@kemendesa.go.id.
  3. Sekretaris desa menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus rukun tetangga, serta lokasi Rukun Tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa
  4. Sekretaris Desa menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa (by name by address atau BNBA) untuk data-data berikut:
    1. Data dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes, Posyandu, dalam waktu setahun terakhir, tentang:
      1. Warga desa yang sakit menurut jenis penyakit
      2. warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana
      3. stunting pada bayi, balita, dan anak-anak (di bawah 15 tahun)
    2. Data dari PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat atau sekitarnya, tentang:
      1. akreditasi sekolah
      2. jumlah murid
      3. jumlah guru
    3. Data warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat dalam setahun terakhir
      1. Data warga yang turut serta dalam pelatihan tenaga kerja dalam waktu setahun terakhir
      2. Data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam waktu setahun terakhir
  5. Seluruh Pokja Relawan Pendataan Desa melakukan pelatihan secara daring (online) pada laman  Akademi Desa 4.0. Pelatihan mandiri dapat dilakukan secara luring (offline) bersama pendamping desa.
  6. Seluruh Pokja Relawan Pendataan Desa mendownload aplikasi Pendataan SDGs Desa pada Google Playstore dengan nama Pendataan SDGs Desa. Jika saat ini menggunakan HP atau telepon genggam maka bisa langsung klik berikut dan menggunakan https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kemendes.survey. Jika saat ini menggunakan komputer maka tautan disediakan paling bawah dari halaman ini; jangan lupa, dengan cara ini maka file aplikasi (APK) masih harus dikirim ke HP untuk bisa digunakan.
  7. Pendata memasukkan username dan password ke dalam aplikasi Pendataan SDGs Desa. Ijinkan aplikasi untuk menjalankan fungsi memotret dan mendata lokasi, karena hal ini akan digunakan dalam pendataan selanjutnya.
  8. Seluruh pendata mengisikan data BNBA pada nomor 3 di atas ke dalam aplikasi kuesioner keluarga dan warga masing-masing. Ini adalah pengisian data yang tidak membutuhkan wawancara dengan keluarga dan warga tersebut, karena datanya telah ada di lembaga yang bersangkutan.
  9. Pendata dari unsur perangkat desa mengisi aplikasi kuesioner desa
  10. Ketua Rukun Tetangga mengisi aplikasi kuesioner Rukun Tetangga
  11. Pendata di tiap RT mewawancarai keluarga untuk mengisi aplikasi kuesioner keluarga dan warga
  12. Dalam kondisi tidak ada sinyal internet, aplikasi Pendataan SDGs Desa tetap bisa dijalankan, dan begitu ada sinyal internet maka otomatis terhubung server Sistem Informasi Desa. Jadi, jika digunakan secara offline, maka untuk upload data perlu dijalankan di lokasi yang terdapat sinyal internet.
  13. Desa dapat memulai dengan mengisi kuesioner yag dicetak/dikopi, namun kemudian tetap harus memasukkan ke dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa.
  14. Minimal seminggu sekali seluruh Pokja Pendataan Desa bertemu bersama untuk mencek, memvalidasi, memverifikasi, dan mengoreksi kesalahan pengisian data
  15. Memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan
  16. Melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata, sampai seluruh seluruh keluarga dan warga terdata, seluruh Rukun Tetangga terdata, dan data desa terisi
  17. Kepala desa melakukan pertemuan di desa untuk menetapkan data hasil SDGs Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Data SDGs Desa.

Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara elektronik oleh Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Hasil pengolahan dan data SDGs Desa dapat dilihat oleh pemerintah desa secara detil, dan rekapnya dapat dilihat oleh pemerintah daerah pada level kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, serta masyarakat pada umumnya.

Rekomendasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengolahan lebih lanjut dalam Sistem Informasi Desa menghasilkan rekomendasi perbaikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dalam SDGs Desa.

Pendanaan

Sesuai dengan Permendesa Nomor 21/2020, seluruh proses pendataan SDGs Desa didanai oleh Dana Desa, dan dapat diperluas dengan sumber-sumber pendanaan yang sah.

Jika saat ini menggunakan komputer, silakan klik tautan pengunduhan aplikasi mobile android untuk melakukan penginputan data SDGs Desa




Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)